Teroris Papua (ULMWP) Melawan Pemerintah Indonesia Ke PBB

JAKARTA – Para pemimpin separatis melakukan wawancara dengan Reuters setelah melakukan pawai di Jenewa. Dalam wawancara itulah, mereka mengungkap rencana untuk mengajukan petisi ke PBB.

Kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melawan pemerintah Indonesia dengan akan mengajukan sebuah petisi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Para pemimpin ULMWP yang berlindung di Inggris menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Mereka “menutup mata” peran pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai membangun Papua. Mereka juga mengabaikan peran pemerintah Indonesia yang berhasil membuat kesepakatan dengan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) Freeport McMoRan Inc untuk mengambil 51 persen saham di Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia, yang berada di Papua.

Juru bicara ULMWP, Benny Wenda, mengklaim bahwa situasi HAM telah memburuk di bawah Presiden Jokowi. Menurut perkiraannya sekitar 8.000 orang ditangkap pada tahun lalu.

”Mereka melihat Papua Barat berbeda, sebagai sub human, dan sebagai koloni. Kami tidak sama. Itu sebabnya jika kita tinggal bersama Indonesia, dalam 30 tahun nanti rakyat papua barat akan habis, tegasnya, 8 September 2017.

Juru bicara kepresidenan Indonesia Johan Budi Sapto Pribowo menolak berkomentar mengenai klaim kelompok separatis tersebut.

Di era Presiden Jokowi, investasi di Papua telah ditingkatkan. Para tahanan politik juga dibebaskan dan masalah HAM mulai ditangani.

Namun, Oridek Ap, koordinator Free West Papua Campaign di Belanda, mengatakan bahwa ayahnya terbunuh pada tahun 1984 karena menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan.

”Terkadang mereka menemukan tubuh dan kita memiliki konfirmasi kematian. Tapi selama seseorang hilang kita tidak punya konfirmasi,” katanya.

”Ketika kita berbicara tentang genosida gerakan lambat, bagaimana Anda bisa membuktikannya,” ujarnya.

Para separatis mengatakan ada 2,5 juta orang Papua Barat yang kondisinya kira-kira sama dengan 50 tahun yang lalu.

”Apa yang terjadi pada tahun 1969 adalah penipuan,” imbuh Wenda. ”Inilah mengapa orang Papua Barat percaya bahwa hak kita untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional masih ada,” ujarnya.

”Jenewa adalah rumah hak asasi manusia dan kebebasan. Itu sebabnya kita mulai dari sini, lalu kita pergi ke New York,” imbuh dia mengacu pada rencana mengajukan petisi kemerdekaan Papua ke PBB.
Wenda, yang memiliki suaka politik di Inggris, menambahkan; ”Kami perlu menyelesaikan masalah ini di PBB.” (sn)

Sumber:Reuters

Baca Juga!

Banyak Anggaran Tidak Jelas Polisi Ditantang Selidiki Dugaan Korupsi Di Disparbud Karawang

KARAWANG – Dugaan tidak beresnya pengelolaan dana publikasi Rp100 Juta di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com