Siapa Donatur Proyek Trotoar KP 2,…? Kalau Proyek Pemda Kenapa Tidak ada Papan Nama Proyek

Karawang – Banyaknya pengerjaan proyek pemerintah tanpa memasang papan nama kegiatan proyek marak terjadi di Kabupaten Karawang. Sebagaimana kita ketahui bersama, anggaran dana dari proyek tersebut sejatinya didapat dari uang rakyat, namun tidak ada papan nama kegiatannya sehingga rakyat tidak bisa memonitor kegiatan tersebut.

Papan nama proyek penting sebagai sarana masyarakat guna mengetahui jenis kegiatan proyek yang sedang di kerjakan, berapa besarnya anggaran, dan asal usul anggaran dari APBN atau APBD, serta nama kontraktor, kapan waktu pelaksanaan kegiatan, dan perawatan nya. Sebab tidak sedikit, proyek fisik yang tersebar di beberapa Kab Karawang yang sudah masuk tahap pengerjaan tetapi tidak memasang papan nama proyek.

Seperti yang terlihat pada proyek trotoar di lapangan Karang Pawitan 2 (KP2). Proyek sudah berjalan tetapi tidak terlihat terpasang papan proyek pengerjaan. Darimana anggaranya, berapa jumlahnya dan siapa kontraktornya.

Menanggapi yang demikian Muhammad Sholeh mengkritisi dengan tidak adanya keterbukaan anggaran ke publik yang dilakukan.

“Papan nama proyek adalah bentuk keterbukaan dan denganya memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan pengawasan serta mencegah terjadinya penyimpangan anggara uang rakyat,” ungkap Ketua Bantuan Hukum Sehati, Muhammad Sholeh, 10 Desember 2017 kepada karawangmetro.com.

Lebih lanjut Ia mengatakan, “Kita sebagai masyarakat berhak mengetahui besaran dana yang dikeluarkan. Dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus di patuhi kepada seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pemerintah”, tegasnya.
Motif untuk menghindari adanya pengawasan dari masyarakat akhir-akhir ini sering sekali terjadi, jadi jangan salahkan masyarakat jika ada yang menghentikan suatu pekerjaan karena diduga ada penyelewengan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Forum Masyrakat Peduli Karawang (FMPK), Moch Agung Nurjayadi.

“Hal tersebut adalah pelanggaran, seharusnya mereka tidak main kucing-kucingan seperti itu. Sekarang ini adalah dimana era keterbukan publik, masyarakat boleh mengawasi dan sudah kewajiban mereka menyampaikan keterbukan data agar tidak terjadi pengelembungan anggaran.” Keteranganya.

Di dalam aturan Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dijelaskan, setiap proyek fisik wajib memasang papan nama yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, mulai pengerjaan, pelaksana proyek, nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaan.

Dan pemasangan papan proyek merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan kontraktor atau pemerintah tidak dipasangnya papan nama proyek pada suatu kegiatan proyek maka hal tersebut bisa dikatakan jenis proyek siluman. (Ns/Agn)

Baca Juga!

Sikapi Omnibus Law Ketenagakerjaan Para Aktivis Serikat Pekerja dan Buruh Gelar Diskusi di Bogor

Bogor – Institut Hubungan Industrial Indonesia (INHI) bersama Para Aktivis Serikat Pekerja/Buruh menyelenggarakan Focus Group …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com