Salah Satu Pengembang KPR Di Karawang “Diduga” Tidak Transparan Terkait SBUM

KARAWANG – Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang disubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian. Salah satu item subsidi dari pemerintah untuk KPR adalah berupa SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat setelah akad kredit dengan pihak developer dan bank.

Namun faktanya, SBUM yang merupakan hak penerima manfaat KPR disinyalir banyak yang disalahgunakan dan menjadi bancakan oknum pengembang dan bank.

Sebut saja NR, yang saat ini menjadi salah satu penerima KPR di salah satu perumahan subsidi di karawang berlokasi di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, mengaku tidak pernah merasa menerima SBUM yang merupakan haknya.

“Saya sudah bayar uang DP kurang lebih sebesar Rp 8 jutaan, dan menurut keterangan warga yang lain pun ada yang sampai habis Rp 10 jutaan hingga akad kredit. Namun disini kami tidak merasa menerima SBUM yang seharusnya merupakan hak saya dan warga lain,” ucap NR, kepada www.karawangmetro.com, Rabu (16/10).

NR mengakui, beberapa waktu yang lalu masuk sms banking sekitar Rp 4 jutaan ke rekening Bank BTN miliknya, namun tidak lama kemudian uang tersebut hilang di rekeningnya tanpa izin dirinya.

“Pernah ada masuk 4 jutaan ke rekening Bank BTN saya. Tanpa sepengetahuan saya uang 4 jutaan tersebut malah raib setelah di cek di ATM. Saya dalam hati bertanya apa uang 4 jutan itu adalah SBUM yang seharusnya merupakan hak saya,” ujarnya.

Waktu itu memang pegawai developer bilang “kalau ada uang masuk ke rekening setelah akad kridit jangan ditarik”, demikian pesan tersebut, ungkapnya.

Sementara itu, Manajer Keuangan CKM Endro mengatakan, bahwa seluruh konsumennya yang telah akad kredit mendapat penjelasan darinya terkait biaya dan SBUM. “Kita sudah kasih tahu secara detail kepada konsumen mengenai SBUM dan biaya lain,” ujar Endro sebagaimana dilansir dari portaljabar.net.

Endro menerangkan, pihaknya hanya menerapkan uang muka 1 persen yaitu Rp 1,3 juta dari jumlah harga jual Rp 130 juta. Sementara sisa uang muka ditutup oleh SBUM sebesar Rp 4 juta untuk mengikuti ketentuan pemerintah mengenai uang muka rumah subsidi sebesar 5 persen.

Endro menerangkan, uang muka sebesar Rp 1,3 juta diawal ditambah biaya proses KPR Rp 1,7 juta, biaya PBB Rp 250 ribu, biaya notaris Rp 1 juta dan booking fee Rp 500 ribu. Sehingga jumlah uang yang harus dibayar dimuka sejumlah Rp 4. 750.000 diluar SBUM.

“Uang muka 1,3 juta. Jadi 4,7 juta dibayar konsumen diluar SBUM. SBUM sendiri terpisah sebesar 4 juta dan dikirim lewat rekening pribadi konsumen,” jelasnya.

Namun ketika dikejar pertanyaan mengenai raibnya uang Rp 4 juta direkening konsumen, Endro memilih berlepas tangan dan memilih untuk menanyakan ke pihak bank.

“Yang tahu keluar masuk uang itu pihak bank. Kita bukan lepas tangan. Uang hilang itu urusan bank,” ucapnya.

Perlu diketahui dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 48 / PRT/ M/ 2015 Tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Menggunkan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan disebutkan bahwa pemerintah memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4 juta  bagi KPR sejahtera Tapak. Sementara bagi KPR Sejahtera Susun sebesar Rp7 juta. (Red/ns).

Baca Juga!

Mutasi Dijajaran Polri, Kapolres Karawang Dimutasi Ke Sukabumi

KARAWANG, 09/11/2019 – Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3020/XI/KEP/2019 terjadi mutasi jabatan ditubuh Polri dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com