Ridwan Kamil Dan Beberapa Pejabat Pemerintah Serta Daerah Dilaporkan Ke Bawaslu Oleh Korlabi Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

Jakarta – Aliansi Anak Bangsa (AAB) dan Koordinator Pelaporan  Bela Islam (Korlabi ) mendampingi pelaporan terhadap Guburnur Jawa barat ( Ridwan Kamil ), Menteri Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri) dan 10 Kepala Daerah Kepuluan Riau ke Bawaslu yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran pemilu, Rabu (09/01/2019) yang dilaporkan oleh saudara Azam SH.

Adapun pelaporan tersebut adalah terkait dengan peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu yaitu Pasal 547 UU. RI No. 7 Tahun 2017.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Korlabi dan Anggota AAB, Ust Novel Bamukmin kepada www.karawangmetro.com , Kamis (10/01/2019).

“Kami anggota AAB ( Aliansi Anak Bangsa ) dan Korlabi (Koordinator Pelaporan Bela Islam ) dengan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilu Pasal 547 UU. RI No. 7 Tahun 2017, untuk itu kami anggota Aliansi Anak Bangsa telah melaporkan ke Bawaslu terkait beberapa nama tentang dugaan adanya temuan peristiwa pelanggaran hukum pemilu atau negatif campaigne yang dilakukan oleh aparatur pejabat penyelenggara pemerintahan daerah atau pejabat politis atau penyelenggara Negara yang kami duga telah melanggar pasal  547,” terang Ust Novel.

Adapun nama-nama yang diduga melanggar ketentuan pemilu dan telah kami laporkan ke Bawaslu adalah saudara Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan 10 Kepala Daerah Kepri ( yang diantaranya 1 orang sudah meninggal ) serta Hanif Dakhiri selaku Mentri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Dan bunyi Pasal 547 UU. RI NO. 7 THN 2017 tentang pemilu menyatakan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dapat  dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Bahwa laporan yang kami lakukan ini sekaligus bertujuan untuk pembuktian kepada masyarakat apakah Bawaslu dalam hal ini akan berlaku adil atau tidak, tidak tebang pilih dan benar-benar bekerja secara proporsional dalam melaksanakan tupoksinya sesuai undang-undang.

Bawaslu dalam hal ini harus benar-benar bekerja mandiri dan profesional tidak ada tekanan dari pihak-pihak lain. Sehingga lembaga ini berani memanggil dan memeriksa kepada yang bersangkutan yang telah kami laporkan, tidak hanya berani bertindak kepada Anies Baswedhan saja akan tetapi juga harus berani memeriksa kepada semua oknum aparatur negara yang telah dilaporkan oleh masyarakat, tegas Ust Novel.

Selanjutnya pada hari ini, Kamis, (10/01/ 2019 ) siang kami berencana akan melaporkan terkait dugaan  pelanggaran objek hukum yang sama terhadap saudara Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim ( belum dilantik ) dan beberapa pejabat kepala daerah di Sulawesi Barat yang kami duga melakukan tindakan yang serupa, pungkasnya.(Ns).

 

Baca Juga!

Sinergi Apik Berbagai Ormas Dan Komunitas Bantu Bencana Kekeringan Di Karawang

KARAWANG,11/08/2019 – Dampak kemarau panjang di karawang dirasakan oleh ribuan warga. Warga mengaku mengalami kesulitan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com