Menristek Dinilai ‘Obok-Obok’ Pendidikan Advokat, Novel Bamukmin : Kacau…!!!

Jakarta – Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menristesdikti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Permenristekdikti itu dinilai mengangkangi UU Advokat oleh sejumlah kalangan Advodkat dan masyrakat serta pemerhati undang-undang.

“Keputusan Menristekdikti diakhir jabatannya tersebut sudah melampaui batas kewenangan dengan cara mengambil langkah yang salah. Tidak tanggung -tanggung menabrak UU Advokat pasal 28 ayat (1) disana diterangkan bahwa penyelengaraan pendidikan advokat dilakukan oleh organisasi Advokat hal itu sesuai dengan UU advokat,” kata pengacara, Novel Bamukmin S.H, saat berbincang dengan www.karawangmetro.com, Selasa (26/3/2019).

Menurut Novel Bamukmin, pendidikan advokat sudah benar dilakukan oleh Organisasi Advokat.

“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, “ demikian bunyi pasal 2 ayat 1 UU Advokat ujar Novel.

Bahkan putusan MK No 95/PUU-XIV/2016 mengenai uji pasal 2 ayat (1)  UU Advokat yang diputus inkonstitusional bersyarat . Putusan MK itu hanya mengamanatkan penyelenggaraan PKPA ( Pendidikan Khusus Profesi Advokat ) dilakukan organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang berakreditasi B .

Nah, kebijakan yang sudah baku dan berjalan dengan baik ini malah dihajar oleh Menristekdikti. Apa yang telah diputuskan oleh Menristek ini tidak bisa diterima oleh akal dengan mengeluarkan Permenristekdikti  Nomer 5 tahun 2019.

Sehingga kami memandanganya hal itu sebagai tindak kesewenang – wenangan yang dilakukan Menristekdikti diakhir jabatannya. Dan tentu hal ini sangat mengusik profesi kami sebagai advokat dan organisasi penyelenggara pendidikan advokat yang telah nyata berkiprah memberikan kontribusi  pada Negara, dan mencerdaskan anak-anak bangsa sesuai dengan amanat dari UUD 45, tegas Novel.

lewat PKPA profesi advokat dengan mudah dilakukan, namun meski demikian tetap terarah dan berkualitas, dan tentunya terjangkau oleh insan yang menempuh pendidikan hukum.

Namun, apa yang dilakukan oleh Menristekdikti dengan jenjang yang lama tentu otomatis biaya yang dibutuhkan juga sangat membengkak. Hal itu tentu sangat menyulitkan bagi negara ini untuk mencetak calon – calon advokat. Padahal sebagaimana diketahui perkembangan zaman saat ini profesi advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan beban biaya yang yang begitu tinggi dan waktu yang lama tentu berpengaruh kepada para advodkat untuk berani atau menyelesiakan suatu kasus hukum, jelas Novel.

Dan apa yang dilakukan oleh Menristekdikti juga dinilai menyalahi konsep distribusi kekuasaan dalam negara demokrasi, yaitu advokat bukan bagian dari eksekutif, sehingga pendidikannya tidak diatur di bawah eksekutif.

“Jadi nggak betul Permenristekdikti itu, dan sangat menyalahi aturan, sangat kacau” kata Novel yang juga merupakan anggota KORLABI dan ACTA.

Sehingga patut kiranya Menristekdikti segera mencabut peraturan mentri tersebut secepatnya. Dan peraturan tersebut kami rasa mengobok – obok rasa keadilan yang telah berjalan selama ini yang tanpa masalah. Kalau sampai tidak ada itikad baik untuk mencabut Permenristekdikti Nomer 05 Tahun 2019, maka sebaiknya presiden jokowi segera memberhentikan Menristekdikti agar tidak menambah kekacauan ditahun politik ini. Namun, apabila tidak ada ketegasan dari presiden terkait masalah ini patut juga dipertanyakan , Apakah ada kepentingan dari presiden terkait permasalahan ini? Dan kenapa presiden tidak bisa mengontrol mentrinya? pungkas Novel.

Sebagaimana diketahui, Menristekdikti menyerahkan penyelenggaraan pendidikan advokat ke kampus-kampus Fakultas Hukum minimal akreditasi B melalui permen Nomer 05 Tahun 2019, hal ini menimbulkan polemik di kalangan advodkat dan masyarakat serta pemerhati masalah hukum.(Ns).

Baca Juga!

Harun Masiku, Penyuap Wahyu Setiawan Kabur ke Singapura

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, Politikus PDIP, Harun Masiku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com