Tugas Gubernur Bukan Hanya Menjaga Keamanan! GPII Karawang dan Jabar Menolak Pati Aktif Rangkap Jabatan di Pemerintahan

KARMET NEWS – Konstelasi politik di Jawa Barat (Jabar) bisa dianggap barometer politik nasional. Bagi partai politik (parpol), Jabar merupakan provinsi yang cukup penting untuk meraih simpati pemilih karena termasuk salah satu daerah yang memiliki jumlah pemilih terbesar, sehingga berbagai upaya dilakukan parpol dalam kampanyenya.

Sejauh ini, proses kampanye berjalan aman dan damai. Anggapan Jabar sebagai zona merah atau rawan adalah alasan yang tak berdasar jika melihat kondisi yang ada saat ini mendekati pilkada yang akan berlangsung, Jabar aman dan damai.

Jika hanya alasan keamanan yang dijadikan alasan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk penjabat (Pj) Gubernur Jabar dari perwira Polisi, maka apakah fungsi utama Gubernur hanya sebatas menjaga keamanan? Kebijakan Kemendagri ini jelas berbenturan, mengenai kegiatan anggota Polri di luar kepolisian sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Atau jika ditafsirkan secara a contrario ketentuan tersebut berarti, seorang anggota kepolisian yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian, demikian terang Asep Raydafasha yang merupakan Kabid Politik PW  GPII Jabar.

Hal yang sama juga diungkapkan PD. GPII Karawang, terkait Plt Gubernur dari Unsur Pati Polri yang masih Aktif, hal tersebut dinilai mencidrai demokrasi sebagaimana disampaikan kepada karawangmetro.com, Kamis (21/06/2018).

“Jika yang menjadi dasar adalah kekhawatiran terjadinya resistensi situasi Politik dan keamanan pada Pilgub Jabar yang akan segera berlangsung, maka hal tersebut sangat jelas bahwa pelantikan PJ Gubernur dari unsur Pati aktif yang dilantik oleh Mendagri menabrak sejumlah aturan yang ada. Seharusnya Pemerintah memberi contoh yang baik kepada Publik dalam hal taat pada aturan Konstitusi, bukan malah sebaliknya menabrak berbagai perundangan dan peraturan yang ada,” terang Irwan Taopik.

Hal ini cenderung dipaksakan, kehawatiran kita selanjutnya adalah dengan kondisi yang demikian akan terjadinya Intervensi. Pada intinya kita tidak setuju dengan pengangkatan PLT Gubernur dari Pati Polri yang masih aktif, apapun yang menjadi alasanya, pungkasnya.(Ns)

Baca Juga!

Kembali Dana Desa Memakan Korban, Kepala Desa Pancawati Jadi Tersangka!

KARAWANG – Kembali oknum Kades di Karawang berubah status menjadi seorang tersangka. Kades Pancawati, Kecamatan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com