Sikapi Omnibus Law Ketenagakerjaan Para Aktivis Serikat Pekerja dan Buruh Gelar Diskusi di Bogor

Bogor – Institut Hubungan Industrial Indonesia (INHI) bersama Para Aktivis Serikat Pekerja/Buruh menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Perspektif Serikat Pekerja / Serikat Buruh.”Acara diskusi ini dilaksanakan di Hotel Permata Bogor dihadiri sekitar 60 perwakilan pimpinan Aktivis dari berbagai Serikat Pekerja tingkat Nasional. Para aktivis merasa prihatin dengan dengan Presiden Jokowi yang telah menerbitkan RUU Omnibus Law yang santer diprediksi oleh para aktivis akan sangat merugikan kaum buruh.

INHI sengaja mengundang para aktivis SP/SB yang dianggap konsisten, cakap dan mampu memberikan solusi bagi kaum pekerja di Indonesia dalam mengantisipasi nasib pekerja dengan RUU Omnibus Law. Hal ini ini sebagaimana oleh Timboel Siregar mewakili pengurus INHI.

“Kami mengundang khusus kawan-kawan semua sebagai orang-orang pilihan yang INHI anggap mampu memberikan solusi bagi pekerja berdasarkan pengalaman-pengalaman kawan-kawan menjadi Aktivis SP/SB selama ini, atas nama INHI kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan semua dalam acara FGD ini, kata Timboel Siregar mewakili pengurus INHI dalam acara pembukaan FGD, Kamis (13/02/2020).

Dalam kesempatan ini beberapa perwakilan SP/SB yang hadir terlihat Bung Saiful (Opsi), Bung Abd.Hakim (PPMI’98), Bung Saut Aritonang (SBM), Abah Widodo (KSPI), Daeng Wahidin (PPMI) dan beberapa kawan-kawan dari KSPI & KSPSI yang turut hadir di acara FGD setelah mengikuti acara pembukaan Rakernas KSPI di Cempaka Putih Jakarta.

Sekitar pukul 20.30 WIB Draft resmi yang dikirimkan oleh Pemerintah ke DPR RI sudah diterima oleh Peserta FGD melalui WhatssAp, Nampak peserta begitu antusias memberikan pendapat yang dalam kesempatan ini dibuka seluas-luasnya oleh moderator dalam memberikan kritik dan masukan terhadap Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selanjutnya dalam FGD ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang khusus membahas masalah terkait Pengupahan, Status Hubungan Kerja, PHK dan Tenaga Kerja Asing yang nantinya akan menjadi rekomendasi dalam Rapat Pleno. Acara FGD ini rencananya akan berlangsung 2 hari yaitu mulai dari tanggal 12–13 Februari 2020.

(Red nS)

Baca Juga!

Karawang Akan Punya Pasar Induk

Karawang,14/03/2020 – Apresiasi diberikan Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana terkait rencana pembangunan Pasar Induk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com