Novel Bamukmin : Saya Heran Pemerintah Belum Tetapkan Musibah Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional! Pakailah Hati Nurani, Jangan Pakai Untung Rugi

JAKARTA – Gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menimbulkan polemik mengenai status bencana. Pada saat ini Presiden Joko Widodo hanya menerbitkan instruksi presiden penanganan bencana, namun sejumlah politisi dan tokoh nasional serta ormas menuntut pemerintah agar menyatakan gempa di Lombok sebagai bencana nasional untuk memudahkan penyaluran bantuan dan sebagainya.

 

Kepada karawangmetro.com, Ust Novel Bamukmin, Jubir Persaudaran Alumni 212 (PA 212) menilai status bencana nasional akan membuat penyaluran dana bantuan serta koordinasi penanganan semakin jelas.

“Umat Islam merasa prihatin terhadap rentetan musibah gempa bumi yang dialami oleh sudara kita di NTB, dampak gempa tersebut memilukan hati karena banyak memakan korban jiwa yang saat ini kurang lebih sekitar 500 orang. Dampak gempa juga meluluh lantakan rumah-rumah serta bangunan yang ada disana, termasuk didalamnya adalah rumah ibadah, melihat hal demikian relawan dari manapun sekarang berdatangan dan memberikan sumbangan dan penggalangan dana buat NTB. Penggalangan dana dilakukan berbagai element masyarakat dan ormas, kalau kita lihat yang sangat konsern dan aktif menyalurkan bantuan dan penggalangan dana salah satunya adalah dari FPI,” terang Ust Novel.

Hilal merah serta relawan FPI ini datang bergelombang ke NTB, hal itu dilakukan sebagai wujud kepedulian pada sesama anak bangsa. Terbaru, gubernur NTB yaitu TGB juga ikut meninjau posko bencana yang dibuat oleh FPI.

Dalam kesempatan tersebut TGB mengucapkan rasa terima kasihnya kepada FPI yang telah membantu secara maksimal dengan penghimpunan dana maupun mengirimkan relawan, bahkan DPP FPI dalam hal ini sudah menyatakan musibah ini sebagai bencana nasional, namun anehnya pemerintah belum menyatakan bahwa gempa NTB bukan sebagai bencana nasional.

“Sangat aneh dengan banyaknya korban jiwa dan banyaknya sarana ibadah, rumah-rumah warga yang luluh lantah dengan tanah pemerintah belum menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional. Saya heran apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan mereka??? Padahal kalau kita lihat saat ini warga NTB sangat membuthkan bantuan dari kita semua terutama dari pemerintah,” tegas novel, Kamis (23/08).

Jangan sampai musibah ini dibawa-bawa untuk kepentingan politik yang tidak berdasar, fikirkanlah dengan hati nurani sebagai sesama anak bangsa. Ini masalah kemanusiaan, pemerintah pusat harus turun tangan dengan maksimal jagan berspekulasi untung rugi. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua, sekali lagi negara harus hadir untuk NTB, tegasnya.

Perlu diketahui, wewenang penetapan status bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, pungkasnya.(Ns)

Baca Juga!

Berkaca Dari Hasil Pilpres 2014, KH Nonop Hanafi Yakin Prabowo-Sandiaga Menang Di Jawa Barat

BANDUNG, 18/11/2018 – Motor penggerak aksi jalan kaki Santri Ciamis yang menghebohkan Indonesia, yaitu KH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com