Kuasa Hukum Sebut Habib Bahar bin Smith Korban Diskriminasi Rezim

Jakarta – Kuasa hukum Habib Bahar bin Ali bin Smith, Aziz Yanuar, menyebut kliennya merupakan korban tindak diskriminasi oleh rezim pemerintahan yang berjalan saat ini.

Menurutnya, Polri selalu menerapkan perlakuan yang berbeda dalam menangani kasus dengan terlapor pihak atau oknum pendukung Presiden Joko Widodo seperti Ade Armando, Victor Bungtilu Laiskodat, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Sukmawati Soekarnoputri.

“Secara lugas kami kuasa hukum menyatakan bahwa justru klien kami adalah korban perlakuan diskriminasi dari rezim yang sedang menguasai dan membajak negara,” tegas Aziz dalam keterangan yang diterima www.karawangmetro.com, Jum’at (7/12).

Dia pun menyatakan proses hukum terhadap Habib Bahar dalam kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap penguasa dan ujaran kebencian terkesan dipaksakan dan sengaja dipercepat prosesnya. Menurutnya, seolah-olah ingin membungkam Habib Bahar untuk berdakwah. Perlakuan yang diterima Habib Bahar saat ini tidak bisa lepas dari posisinya yang merap mengkritik rezim yang melakukan kezaliman.

“Perlakuan diskriminatif yang dilakukan Polri atas pilihan politik merupakan tindakan diskriminasi yang nyata yang bertentangan dengan UUD (Undang-undang Dasar) 1945,” ucap Aziz.

Dia menambahkan, perilaku diskriminatif seperti yang dialami Habib Bahar sebelumnya telah dialami sejumlah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah, seperti Habib Rizieq Shihab, Habib Haidar bin Abdurrahman BSA, Habib Mahdi Shahab, dan Habib Syukri Baraqbah.

Sebagaimana diketahui, laporan terhadap Habib Bahar muncul akibat pernyataannya dalam sebuah video di media sosial. Dia dilaporkan oleh Jokowi Mania. Laporan itu diterima dengan nomor : LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tanggal 28 November 2018.

Habib Bahar dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Habib Bahar juga dilaporkan dengan tuduhan serupa di Polda Metro Jaya oleh Muannas Alaidid. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor : LP/6519/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 28 November 2018.(sr).

Baca Juga!

Ribuan Buruh Karawang Gelar Aksi 12.12, Bupati Sedang Dinas Ke Jakarta

KARAWANG – Aksi demonstrasi  buruh 12.12 yang di gelar oleh Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com