Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kab Karawang,Terkait Seragam Batik Sifatnya Hanya Menawarkan, Tentang Ijazah DTA Harus Melampirkan

Karawang – Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang terkait pembahasan tindak lanjut hasil kerja perihal syarat PPDB online dan klarifikasi tentang pengadaan seragam Batik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga digelar, Senin (7/8/2019) kemarin.

Rapat tersebut membahas terkait polemik Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019 yang dirasa tidak menjadi relevan dengan Perda 11/2017 tentang Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) sehingga saat Penerimaan Peserta Disik Baru (PPDB), khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mencantumkan Syahadah/Ijazah DTA sebagai salah satu syarat masuk seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dan berikut adalah point-point hasil Rapat Komisi IV tanggal 19 Juni 2019 dengan berbagai element terkait:

1.Disdikpora bekerja sama dengan Kemenag membuat Surat Edaran untuk mengatur bahwa Syahadah/Ijazah DTA harus melampirkan sebagai salah satu persyaratan baru setelah PPDB selesai.

2.Melihat kembali korelasi antara Perda Nomor 7/2011 agar relevan dengan Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019.

Dan dalam kesempatan tersebut salah satu element masyrakat dan ormas yang diundang adalah ASPIKA  (aliansi pergerakan islam karawang) yang diwakili dari UMIKA yaitu Kang Adi Suryadi, Rizki Nuriman, Samsul dan dari HMI yang dihadiri Ketua HMI Karawang Kang Fajar.

Untuk rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komis IV H. Endang Sodikin berasal dari Fraksi Gerindra, hadir pula dari Disdik yang diwakili Sekdisdik Bpk. Cecep, Bpk. Rukmana selaku Ketua APSI hadir, Kabag Hukum Neneng Junengsih dan H. Iwo yang merupakan dari Kemenag Karawang sekaligus mewakili FKDTA dan Pondok Pesantren.

Sedangkan hasil rapat kerja Komisi IV sebagai liding sektor Bidang Keagamaan menyimpulkan dengan 2 rekomendasi :

1.Memberikan mandat kepada Disdikora Kabupaten Karawang untuk berkoordinasi dengan Kemenag Karawang dan  RKPD Karawang untuk mengevaluasi terkait Syahadah/Ijazah bagi yang tidak memilki syahadah/Ijazah, dan membuat Surat Edaran baru dengan berkordinasi dengan Kabag Hukum.

2.Mengevaluasi Perda Nomor 7/2011 kontek relevansi konsederan dengan Undang-undang 23/2014, Koordinasi dengan Kementrian, sehingga memberikan ruang agar  Perda Nomor 7/2011 tetap eksis.

Tambhan terkait Pengadaan Seragam Batik dari Disdikpora. Klarifikasi Disdikpora bahwa Disbudpar hanya menawarkan lewat Forum terkait Batik Karawang yang sifatnya hanya menawarkan dan disalurkan lewat Koperasi Sekolah, Klarifikasi sebagaimana disampaikan Sekdis Bpk. Cecep diakhir Rapat.

Sementara itu dalam sambungan telephone pagi ini perwakilan ASPIKA dari bidang Komunikasi dan Media, Kang Narto menyatakan agar point-point kesimpulan rapat tersebut segera ditindaklanjuti dan tidak mengambang.

“Harapan kami agar point-point rapat kemarin nantinya bisa segera disosialisakikan oleh kepala sekolah-sekolah yang berada diwilayah Kabupaten Karawang dengan tidak lanjut. Selain itu kami berharap jangan sampai terjadi seperti surat edaran-edaran yang telah lalu yaitu tanpa ada tindak lanjut yang pasti, tegasnya.(Zar).

 

Baca Juga!

KKN Mahasiswa UNSIKA 2019 Gelar Sosialisasi Tentang Pertanian Dan Penegakan Hukum Lingkungan

KARAWANG, 11/07/2019 – Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) mengadakan kegiatan Sosialisasi mengenai Sektor Pertanian dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com