Presiden PPMI Wahidin (kanan) bersama Sekjen DPP PPMI Drs.Zulkhair,MM (kiri), menyerahkan kuasa kepada Tim pengacara DPP PPMI Andi Corowali Makmur dkk (tengah).

DPP PPMI Gugat Kelompok Penggagas MLB Bogor

Jakarta, 15/09/2019 – Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Muktamar V PPMI Tanggal 11 – 13 April 2017 di Jakarta, mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada sekelompok anggota yang mereka anggap mencoba merusak tatanan organisasi PPMI dari dalam dengan melakukan Musyawarah Luar Biasa (MLB) tanggal 29 – 30 Desember 2018 di Bogor, dan tidak dihadiri mayoritas atau kurang dari 2/3 DPW PPMI se-Indonesia hal ini tentunya tidak sesuai dengan AD/ART PPMI dengan memaksakan menyusun kepengurusan hasil MLB Bogor.

DPP PPMI hasil Muktamar V pun sudah memberikan peringatan dan memberi sanksi tegas bahkan pemecatan sebagai anggota kepada beberapa pengurus dan anggota yang melakukan kegiatan Ilegal tersebut.

Melihat persoaln ini, salah satu Dewan Pendiri PPMI, Eggi Sudjana, sudah turun tangan untuk menyatukan dua kubu tersebut akan tetapi dua kubu tersebut belum dapat disatukan.

Berdasarkan perkara tersebut maka pengurus DPP PPMI hasil Muktamar V mengajukan gugatan agar ada ketetapan hukum bagi PPMI kedepannya, dan tidak ada lagi yang mencoba melakukan kegiatan illegal yang memecah belah persaudaraan dan merusak masa depan PPMI sebagai Organisasi Serikat Pekerja Muslim di Indonesia.

Sekjen DPP PPMI hasil Muktamar V, Zulkhair mengatakan, gugatan tersebut dilakukan sebagai keputusan mayoritas DPW PPMI se-Indonesia dan masukan dari beberapa pakar hukum, agar semangat persaudaraan tidak mudah diadu domba hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang melemahkan gerakan buruh,terangnya.

Dari gugatan ini, lanjutnya, ada tahap mediasi yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok MLB Bogor untuk segera membubarkan kepengurusannya yang hanya memegang secarik kertas pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Disnaker Jakarta Timur.

“Sedangkan PPMI hasil Muktamar ke V dalam organisasi buruh sudah memiliki Akte Notaris, Bukti Pencatatan Disnaker Jakarta Timur, NPWP, tercatat di Kemenkumham dan rekening atas nama DPP PPMI,” tandasnya.(Ns).

Baca Juga!

Salah Satu Pengembang KPR Di Karawang “Diduga” Tidak Transparan Terkait SBUM

KARAWANG – Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang disubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com