Bukan lagi Impian! Memiliki Plang Praktik Keperawatan Mandiri, Cita-cita Semua Perawat, Khususnya di Karawang

Oleh : Ahmad Rifa’i, S.Kep, Ns

Karawang, 20/09/2018 – Saat ini perawat bisa membuka Praktik Secara mandiri untuk bisa berkontribusi lebih dalam hal kesehatan dan membantu pelayana kesehatan bagi warga, Menjadi salah satu penyedia pelayanan kegawat daruratan medis, misalnya memberikan bantuan hidup dasar kepada masyarakat dilingkungannya yang sedang mengalami henti nafas dan henti jantung.

Sebelum membahas lebih jauh tentang praktik keperawatan mandiri saya ingin menjelaskan tentang apa itu perawat.

Dalam Pasal 1 Ayat ( 2 ) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dijelaskan bahwa ” Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan “.

Nah, jadi perawat itu adalah mereka yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan dan bicara pendidikan tinggi Keperawatan sendiri menurut Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU RI No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dimulai dari jenjang pendidikan vokasi seperti Ahli Madya Keperawatan ( Amd.Kep ), jenjang pendidikan akademik seperti Sarjana Keperawatan ( S.Kep ) Magister Keperawatan ( M.Kep ) dan Doktor Keperawatan ( Dr ) dan terakhir jenjang pendidikan Profesi seperti Profesi Keperawatan / Profesi Ners ( Ns ) dan Spesialis Keperawatan / Ners Spesialis ( Sp. ) sesuai peminatan program pendidikan Spesialis keperawatan nya seperti Spesialis Keperawatan Komunitas ( Sp.Kep.Kom ), Spesialis Keperawatan Maternitas (Sp.Kep.Mat), Spesialis Keperawatan Medikal Bedah ( Sp.Kep.KMB ), Spesialis Keperawatan Jiwa ( Sp.Kep.J ) dan Spesialis Keperawatan Anak ( Sp.Kep.An ). Jika disimpulkan secara berurutan pendidikan tinggi Keperawatan di mulai dari Amd.Kep, S.Kep, Ns, M.Kep, Sp. (Sesuai peminatan) , Doktor ( Dr ), hingga Profesor Keperawatan saat ini sudah ada di Indonesia seperti Prof Achir Yani S. Hamid, MN., DN.Sc. ( Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ).

Kembali ke bahasan Praktik Keperawatan Mandiri. Dalam Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dijelaskan bahwa Praktik Keperawatan terdiri atas Praktik Keperawatan Mandiri dan Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dan untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tersebut, Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ) telah menerbitkan SK DPP PPNI Nomor : 011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 Tentang Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2015 – 2020 yang dicetak dalam bentuk buku Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri yang disusun oleh Tim Penyusun DPP PPNI dan diterbitkan oleh DPP PPNI pada tahun 2017.

Dalam buku pedoman tersebut dijelaskan bahwa untuk bisa membuka Praktik Keperawatan Mandiri Seorang Perawat harus memiliki izin praktik perawat atau surat izin praktik perawat yang selanjutnya disingkat SIPP. SIPP diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Perawat sebagai pemberi kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan. Di beberapa kota yang sudah terselenggaranya Praktik Keperawatan Mandiri SIPP diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Selain merujuk kepada buku pedoman terkait SIPP juga telah dijelaskan didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan difasilitasi pelayanan kesehatan diluar Praktik Mandiri wajib memiliki SIKP ( Surat Izin Kerja Perawat ), dan untuk menjalankan Praktik Keperawatan Mandiri seorang Perawat wajib memiliki SIPP ( Surat Izin Praktik Perawat ).

Untuk memperoleh SIPP merujuk kepada buku Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri yang diterbitkan oleh DPP PPNI, Perawat cukup memenuhi dokumen – dokumen persyaratan sebagai berikut :

1.FC Ijazah terakhir sebanyak 1 lembar ( terlegalisir )

2.Sertifikat khusus sesuai Praktik Keperawatan Mandiri yang akan dilaksanakan ( Opsional ) sebanyak 1 lembar ( seperti sertifikat pelatihan khitan, sertifikat pelatihan code blue, sertifikat PPGD, sertifikat pelatihan hypnotherapi, dll ), FC STR yang masih berlaku sebanyak 1 lembar ( terlegalisir ),

3.Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik,

4.Surat pernyataan memiliki tempat praktik,

5.Dan terakhir Surat Rekomendasi dari organisasi Profesi ( PPNI ).

Adapun komponen – komponen lainnya untuk bisa mendirikan Praktik Keperawatan Mandiri bisa dilihat di buku pedoman praktik keperawatan mandiri yang diterbitkan oleh DPP PPNI.

 

Baca Juga!

Ust Novel Tanggapi Pernyataan Ketua PSI Yang Tolak Perda Syariah Dan Perda Injil, Usul PSI Dibubarkan Saja

Jakarta – Tokoh nasional Ust Novel Bamukmin, geram dengan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com