BPJS Kesehatan Harus Akomodir Pasien Karawang Sehat

KARAWANG, 09/01/2019 – Hasil dari RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi IV DPRD Karawang dengan stakeholder bidang jaminan kesehatan, menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak BPJS Kesehatan.

Rekomendasi ini diungkapkan oleh Pimpinan Komisi IV, yaitu Ketua, Pendi Anwar dan Wakil Ketua, H. Endang Sodikin.

Menurut Ketua Komisi IV, Pendi Anwar, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD menghendaki agar pihak BPJS Kesehatan mengakomodir pasien dari keluarga tidak mampu yang menggunakan rekom Dinsos (Dinas Sosial) dan Dinkes (Dinas Kesehatan) secara kasuistis.

Pasalnya menurut Pendi, Pemda Karawang sudah menyiapkan anggaran 56 milyar rupiah untuk peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Anggaran 56 miliar untuk BPJS cukup untuk 202 ribu orang peserta PBI, adapun yang kasuistis paling beberapa saja,” ujar Pendi.

Sampai sekarang baru 100 ribu orang calon peserta PBI yang sudah diverifikasi faktual. Pendi meminta kerja keras dari Dinas Sosial dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) untuk verifikasi faktual dan validasi lanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Endang Sodikin, merekomendasikan kepada BPJS Kesehatan Karawang, berupa tenggat waktu 2×24 jam agar BPJS Kesehatan Karawang segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Pusat.

Endang juga menyoroti adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang salah satu poinnya adalah menghapuskan jaminan kesehatan dengan sistem kasuistis seperti program Karawang Sehat.

Menurut Endang, adanya Peraturan Presiden tersebut menjadi keberatan wakil rakyat yang mengemban amanah menyetujui anggaran untuk program Karawang Sehat yang saat ini terkendala karena aturan Pusat.

“Ini menjadi keberatan kita karena program kesehatan untuk rakyat miskin yaitu Karawang Sehat jadi terkendala,” tegasnya.

Akibat adanya kekisruhan pemutusan kontrak BPJS dengan provider kesehatan akibat adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 beberapa waktu lalu membuat banyak pasien warga Karawang terlunta-lunta tanpa penjamin.

“Per hari kemarin saja 12 kasus pasien di RSUD belum ada kepastian siapa yang menjamin Karawang Sehat kah atau PBI. Apalagi pasien lainnya di 19 rumah sakit swasta di Karawang,” pungkasnya. (red).

Baca Juga!

Menurut Timses Paslon 01 Debat Ke-3 Cawapres Nilainya 5:1 ??? OK OCE Dianggap Gagal

JAKARTA – Debat Pilpres ke-3  yang digelar minggu malam masih ramai dibicarakan oleh masyarakat. Tiap …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com