Wakil Ketua Koordinasi Pelapor Bela Islam (Korlabi), Persaudaraan Alumni (PA) 212, H.Novel Bamukmin,SH

Ust Novel Bamukmin : Bahaya “Kalau” MUI Berpolitik, Keutuhan Bangsa Bisa Tercerai Berai!

KARMET NEWS – Wacana Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, yang indikasinya bahwa dirinya masuk daftar Cawapres Joko Widodo untuk bertarung di Pilpres 2019, mendapat tanggapan dari tokoh Nasional dan Anggota Persaudaran Alumni 212 (PA 212), Ust Novel Bamukmin.

Menurutnya, Hal ini suatu upaya mengadu domba ulama dan mengobok-obok badan keagamaan yaitu MUI.

“Kok semakin menjadi-jadi mengadu domba ulama, sekarang mengobok-obok MUI  pusat sampai daerah. Bermula dari Ketua MUI direkrut untuk bergabung di BPIP, sampai sekarang yang terbaru adalah, ada upaya Ketua MUI dijadikan kandidat kuat sebagai Cawapres. Menurut saya hal ini luar biasa, dan hanya terjadi di zaman rezim era presiden saat ini. Menjadikan ulama gampang dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam tanda kutip jika hal itu benar,”terangnya kepada karawangmetro.com, Sabtu (04/08/2018).

Saya perlu sampaikan, ini sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa dan tegaknya Islam. Kalau oknum MUI nya sendiri sudah berpolitik, yaitu dengan mendukung penguasa untuk kepentingan politiknya maka fatwanya bisa tidak benar atau ngawur serta tidak independent lagi.

Saya ambil contoh fatwa seperti ‘Islam Nusantara’ yang menimbulkan konflik di internal MUI sendiri. Diberbagai daerah menentang dan berbeda pandangan dengan apa yang difatwakan MUI Pusat. Memang kalau ditilik lebih dalam Islam Nusantara tidak sesuai dengan kaidah  Islam dan ini kemungkinan bisa menyesatkan umat awam.

Dan kalau oknum MUI berpolitik bisa menghancurkan sendi-sendi ajaran Islam yang suci. Tetapi kami yakin, masyarakat yang religius saat ini lebih cerdas dan mengerti untuk bersikap. Siapa yang harus dipilih nanti pada saat Pilpres 2019, kecuali masyarakat awam yang mereka gamang dan dilanda keraguan maka akan makin tersesat dengan berbagai fatwa MUI yang seperti ini, ditambah lagi oknum ulamanya ikut berpolitik atas nama lembaga MUI, sungguh hal ini adalah suatu musibah, Inalillahi wa ina ilaihi rojiun.

Untuk itu, MUI kembalilah ke posisi yang benar dan netral. Sampaikan dengan ketegasan, mana yang sesuai degan ajaran Islam dan mana yang bukan.

Contoh yang gamblang ketidak netralaan MUI juga dilihat dari fatwa MUI Jabar yang melarang deklarasi Gerakan Nasional  #2019Ganti Presiden. Padahal sejatinya hal itu sah dan legal sesuai degan konstitusi yang ada, serta tidak ada larangan dari Bawaslu. Namun gara-gara fatwa MUI Jabar ini telah menjadi provokator yang sangat berbahaya demi keutuhan dalam kehidupan berbangsa, hal itu dibuktikan dengan adanya statment upaya dari ormas tertentu yang ingin melakukan penghadangan terhadap deklarasi relawan #2019GantiPresiden di Jawa barat.

Dari hal ini jelas terlihat, Oknum MUI Jabar dengan fatwanya atau sikapnya tersebut telah mencoreng nama baik MUI Jabar itu sendiri yang telah mengeluarkan larangan atau fatwa #2019 Ganti Presiden yang sejatinya sah dan legal sesuai undang-undang.

Sejatinya gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Gerakan tersebut sebenarnya memang kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan panggilan suci yaitu jihad konstitusional yang sangat sah secara undang-undang sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan  menurut undang-undang”.

Dan undang-undang yang mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan dari hak asasi manusia dijamin oleh deklarasi universal hak asasi manusia PBB yaitu pasal 19 dan 20 ayat 1.

Dan juga ditambahkan oleh Bawaslu sendiri, bahwa gerakan ini bukanlah kampanye, ini gerakan moral yang didalamnya tidak mengusung pasangaan Capres dan Cawapres tertentu, pungkasnya.(Ns)

Baca Juga!

LAKSANA (Laskar Siaga Bencana) FPI Tak Kenal Lelah Bahu Membahu Bantu Korban Gempa Lombok

Jakarta, 15/08/2018  – Jauh dari keriuhan konstelasi perpolitikan tanah air yang seolah menenggelamkan suasana duka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *