Anggota FPI Saat Mengikuti Mukerda Dan Diklat Akbar I FPI DPD Jawa Barat

Sangsi Tegas Diberikan Kepada Anggota FPI Jika Tidak Patuh Pada Hasil Konsesus Ulama 212 Jawa Barat Terkait Pilgub Jabar 2018

JABAR  – Menjelang Pilgub Jabar 2018 suara dukungan untuk para calon semakin menguat. Terbaru, Forum Keluarga Besar Ulama 212 provinsi Jawa Barat secara final memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu).

Menurut K.H Abdul Qohar Al Qudsi selaku Sekjen dari Forum Keluarga Besar Ulama 212 Jabar, kesamaan dalam hasil diskusi dengan pasangan Sudrajat- Syaikhu menemui titik temu dalam Visi – Misi untuk membangun Jawa Barat, dari situlah dukungan ini  diberikan. Keteranganya disela acara Mukerda dan Diklat Akbar I DPD FPI Jawa Barat, Minggu (18/02).

Bahkan secara tegas Ketua DPD FPI Jabar KH. Abdul Qohar Al Qudsi LC, menegaskan akan memberi sangsi tegas kepada anggota FPI, baik secara kelembagaan maupun personal jika tidak mengikuti hasil mengikuti Konsesus Forum Ulama Keluarga Besar 212 Jawa Barat.

“Karena ini merupakan hasil Konsesus Dari Forum Ulama Keluarga Besar 212 Jawa Barat dan FPI adalah ormas yang beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah, bermadzhab Syafie dan komando FPI ada di ulama, maka tentunya maka sudah barang tentu keluarga besar FPI Jawa Barat yang terdiri dari 370 DPC sejabar dari 28 Kabupaten dan Kota akan “Sami’na wa Atho’na“ pada keputusan yang diambil oleh DPD FPI Jawa Barat.” Ungkapnya kepada karawangmetro.com, Minggu, 18 Februari 2018.

Sementra itu ketika ditanyakan mengenai sangsi tegas apa yang akan diberikan kepada anggota FPI,  baik secara personal maupun kelembagaan jika tidak mengikuti keputusan Konsesus Forum Ulama 212 Jawa Barat ini, KH. Abdul Qohar Al Qudsi LC menegaskan.

“Kalau ada anggota FPI, baik secara personal maupun kelembagaan tidak mengikuti hasil konsesus para ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Keluarga Besar 212 Jawa Barat tentunya sesuai aturan organisasi, yaitu berupa sangsi teguran tingkat pertama, kedua dan ketiga dan sampai yang terberat yaitu pencabutan Kartu Keanggotan Laskar (KIL) bagi yang tidak mematuhui. Sedangkan sangsi tegas akan diberikan kepada DPW maupun DPC yang tidak melaksanakan keputusan ini yaitu sangsi berupa dibekukan.”Pungkasnya.(Ns/Agn)

 

 

 

Baca Juga!

Tugas Gubernur Bukan Hanya Menjaga Keamanan! GPII Karawang dan Jabar Menolak Pati Aktif Rangkap Jabatan di Pemerintahan

KARMET NEWS – Konstelasi politik di Jawa Barat (Jabar) bisa dianggap barometer politik nasional. Bagi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *