Putusan MA Dalam Perkara Alfian Tanjung Mendasarkan Pada Putusan PN Surabaya Yang Banyak Kejanggalan

KARMET NEWS – Putusan MA terkait perkara Ustd Alfian Tanjung mendasarkan pada Putusan PN Surabaya karena isi dari putusan adalah menolak kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hal tersebut berarti MA menggunakan  pertimbangan putusan PN Surabaya yang banyak terdapat kejanggalannya karena putusan Banding Pengadilan Tinggipun juga memperkuat Putusan PN Surabaya.

Dan berikut adalah disampaikan Ketua Tim Advokat Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri SH, kepada karawangmetro.com, Senin (11/06/2018).

Kejanggalan dari pertimbangan Majelis Hakim PN Surabaya dalam putusannya diantaranya adalah :

1. Barang bukti rusak, Barang bukti yang digunakan adalah flashdisk. Dan Itu adalah satu-satunya yang digunakan oleh pelapor. Pelapor tidak hadir sendiri dan dia bukan etnis tionghoa, tapi etnis jawa. Dia bukan pihak yang berkepentingan, pelapor hanya mendownload dari media YouTube lalu menyimpannya di flashdisk, dan fkashdisk tersebut digunakan untuk melapor.

Pada saat diputar di persidangan pertama, di menit 5-6 terdapat stuck dan berhenti. Menurut ahli digital forensik mengakui bahwa flashdisk tersebut memang rusak dari awal. Oleh karena itu barang bukti tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE. Bunyinya adalah barang bukti dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika barang bukti yang digunakan harus dapat diakses secara utuh dalam persidangan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu hal.

2. Dakwaan jaksa tidak menggunakan UU ITE tapi menggunakan Pasal 16 jo pasal 4 huruf b butir 2 UU nomor 40 tahun 2008 mengenai diskriminasi ras dan etnis.

Harusnya putusan hakim menggunakan UU ITE karena barang bukti yang dihadirkan menggunakan perangkat elektronik yaitu berupa sebuah flashdisk .

3. Pada saat status tersangka barang bukti belum diuji di laboratorium.

Berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2009  pasal 1 poin 7 jelas disana dinyatakan barang bukti yang sah adalah yang sudah diuji di laboratorium. Faktanya barang bukti tersebut tidak dapat diuji di laboratorium karena rusak.

4. Banyak saksi dan ahli yang diperiksa setelah status tersangka.

Seharusnya seseorang ditetapkan tersangka setelah mendapat 2 alat bukti yang sah, baru bisa ditetapkan tersangka. Dalam kasus ini ahli Hukum dan IT diperiksa setelah yang bersangkutan ditetapkan dulu sebagai tersangka. Status tersangkanya pada 31 Mei, sedangkan saksi diperiksa pada bulan Juni-Juli, bahkan juga di bulan Agustus.

5. Tidak ada korban seperti pada pasal  4 huruf b butir 2 UU nomor 40 tahun 2008 adalah delik materiil, dan harus ada atau menimbulkan korban.

Dalam kasus ini korbannya siapa, Ahok juga masih hidup dan tidak terjadi keributan.
Lagi pula Ustd Alfian berceramah di tempat khusus yaitu masjid, tempat khusus ibadah orang Islam. Sedangkan salah satu unsur di pasal 4 huruf b butir 2 UU no 40 tahun 2008 salah satu unsurnya adalah harus di tempat umum.
Dalam penjelasan pasal 4 UU no 40 Tahun 2008 degan jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan  tempat umum itu ada dalam penjelasan tersebut, dan didalamnya tidak termasuk masjid.

Demikian disampaikan Ketua Tim Advokat Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri SH melalui salah satu tim kuasa hukum, Ust Novel Bamukmin. Kami tegaskan, kami melihat bahwa Putusan MA dalam perkara Alfian Tanjung mendasarkan pada putusan PN Surabaya yang yanyak terdapat kejanggalan didalamnya, pungkasnya.(Ns)

Baca Juga!

Ustad Tengku Zulkarnaen Cocok Pimpin MUI Gantikan K.H Ma’ruf Amin, Berwibawa, Membawa Kesejukan, Tidak Menjadi Corong Penguasa

JAKARTA- Setelah memutuskan maju sebagai bakal cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019, KH Ma’ruf Amin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *