Umat Islam yang tergabung dalam ASPIKA (Aliansi Pergerakan Islam Karawang) dan Perwakilan DKM sepakat dengan Pemkab Karawang yang saat itu diwakili Asda II yaitu Ahmad Hidayat, untuk menutup semua tempat hiburan malam (THM) dan Miras selama Ramadhan

ASPIKA : Pemkab Karawang Seperti Tidak Sungguh-Sungguh Terkait Tuntutan Masyarakat Yang Menginginkan “Perda Anti Miras Dan Narkoba”

KARMET NEWS – Terkait banyaknya korban dari miras oplosan dan narkoba ahkir-ahkir yang kembali marak di Kab Karawang, hal itu mendapat sorotan dari ASPIKA (Aliansi Pergerakan Umat Islam Karawang ). Dan berikut adalah tanggapan dari Aspika yang kembali mengeluarkan kritik terhadap Pemkab Karawang, mereka menilai Pemkab Karawang terkesan tidak serius dalam menyelesiakan persoalan miras dan narkoba.

Tuntutan masyarakat dan Aspika yaitu menuntut Pemkab Karawang untuk mengeluarkan payung hukum yang jelas berupa Perda Anti Maksiat dan Miras.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu miras kembali merenggut beberapa nyawa warga di Karawang, maka dari itu kami dari Aspika sangat geram dengan persoalan klasik yang terus berulang tanpa ada solusi pasti.

ASPIKA telah berkali-kali mendesak kepada Pemkab Karawang untuk segera membahas terkait persoalan miras. Harapan masyarakat menginginkan terbitnya Perda Anti Maksiat dan Miras, sebenarnya hal ini menjadi komitmen yang telah disepakati pada saat Aksi sebelum bulan Ramadhan kemarin. Pada waktu itu kami diterima oleh perwakilan Pemkab Karawang yang diwakili Asda II berikut jajaranya. Pointya pentingnya pada pertemuan tersebut, Pemda Karawang akan memulai usulan agar Perda Miras segera di bahas, terang Jubir Aspika, Irwan Taopik kepada karawangmetro.com, Rabu (01/08/2018).

Dalam kesempatan ini perlu juga saya sampaikan, Aspika tidak tinggal diam melihat persoalan ini, beberapa minggu yang lalu saya mewakili GPII yang juga merupakan bagian dari Aspika sempat berdiskusi bersama Bapak Kapolres Karawang AKBP Slamet Waluyo di kantor beliau di Mapolres Karawang.

“Intinya dalam diskusi tersebut pihak Polres pun sebenarnya menghendaki dan mendukung dengan adanya Perda miras, hal ini diperlukan agar jelas dalam penegakan hukumnya. Karena selama ini perkara miras hanya masuk dalam kategori Perda K3 (Ketertiban, Keamanan & Kebersihan) yang penangananya hanya sampai denda. Artinya Perda Anti Maksiat dan Miras dalam hal ini jelas sangat dibutuhkan dan sangat urgen. Dalam kesempatan diskusi tersebut beliau Bapak Kapolres juga siap hadir di forum Aspika beserta pihak terkait untuk membahas lebih jauh urgensitas terkait Perda Anti Maksiat dan Miras,” terang Irwan Taopik selaku Jubir Aspika yang juga tercatat sebagai Caleg dari Partai Bulan Bintang dari Dapil V (Kota baru,Cikampek, Jatisari, Bayusari, Tirtamulya) untuk Pileg DPRD Kab Karawang 2019.

Hal yang sama juga kami lakukan dengan BNN Karawang, tanggapan dari BNN Karawang pun senada dengan Kapolres Karawang. Dalam hal ini BNN Karawang menambahkan tidak hanya persoalan Miras yang urgent, bahwa persoalan yang tak kalah urgen lainya adalah tentang penetapan Perda Anti Narkoba yang mana telah masuk pada Prolegda. Kami dari Aspika siap untuk memperjuangakan kedua Perda tersebut yakni Perda Anti Maksiat dan Miras dan juga Perda Anti Narkoba, pungkasnya.(Ns)

Baca Juga!

Harun Masiku, Penyuap Wahyu Setiawan Kabur ke Singapura

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, Politikus PDIP, Harun Masiku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com